PPh 23 untuk UMKM: Kapan Wajib Memotong Pajak dari Jasa Pihak Ketiga

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain dari transaksi tertentu, terutama jasa, sewa selain tanah dan bangunan, dividen, bunga, dan royalti. Intinya sederhana. Pihak yang membayar penghasilan bertindak sebagai pemotong, menahan sebagian nilai transaksi untuk disetorkan ke negara atas nama penerima penghasilan.

Bagi UMKM, objek yang paling sering muncul adalah jasa dan sewa peralatan. Membayar jasa konsultan pajak, jasa perbaikan mesin, jasa desain, jasa kebersihan borongan, sampai menyewa genset atau alat berat untuk kebutuhan usaha, semuanya bisa masuk cakupan ini. Banyak pemilik usaha mengira urusan pajak berhenti pada omzet mereka sendiri. Padahal saat membayar jasa pihak ketiga, muncul kewajiban baru yang sama sekali berbeda.

Yang perlu ditegaskan: PPh 23 bukan pajak atas penghasilan Anda, melainkan pajak yang Anda potong dari penghasilan pihak lain. Anda hanya perantara yang menahan lalu menyetorkan. Karena posisinya begitu, kesalahan di area ini kerap luput sampai akhirnya dipermasalahkan saat pemeriksaan.

Ada anggapan keliru bahwa hanya perusahaan besar berbentuk PT yang wajib memotong PPh 23. Kenyataannya kewajiban ini melekat pada subjek pajak tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong. Badan usaha, termasuk CV, firma, koperasi, dan yayasan, umumnya wajib memotong saat membayar objek yang dikenakan. Bentuk badan usaha yang Anda pilih ikut menentukan luas kewajiban ini, sesuatu yang kami bahas lebih dalam pada pembahasan bentuk usaha perorangan, CV, atau PT.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, aturannya lebih terbatas. Hanya orang pribadi tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong, misalnya yang menjalankan pembukuan dan ditetapkan sebagai pemotong atas sewa atau jasa tertentu, yang punya kewajiban ini. Seorang pedagang perorangan biasa umumnya tidak otomatis menjadi pemotong. Namun begitu usaha Anda berbentuk badan, radar kewajiban PPh 23 langsung menyala.

Poin krusial lainnya: skema pajak yang Anda pakai sendiri, entah PPh Final PP 23 sebesar 0,5% atau bukan, tidak menghapus kewajiban memotong PPh 23. Sebuah CV yang membayar PPh Final atas omzetnya tetap harus memotong PPh 23 saat membayar jasa konsultan. Keduanya berjalan di jalur yang terpisah dan tidak saling meniadakan.

Tarif PPh 23 terbagi dua lapis. Untuk sewa dan jasa, tarifnya 2% dari nilai bruto di luar PPN. Untuk dividen, bunga, dan royalti, tarifnya 15%. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif dinaikkan 100%, sehingga pemotongan jasa yang semula 2% menjadi 4%.

Mari pakai contoh konkret. CV Anda membayar jasa konsultan sebesar Rp10.000.000 sebelum PPN. PPh 23 yang wajib dipotong adalah 2% dikali Rp10.000.000, yaitu Rp200.000. Artinya konsultan menerima Rp9.800.000, sementara Rp200.000 Anda setorkan ke negara dan konsultan mendapat bukti potong sebagai kredit pajaknya. Kalau konsultan itu tidak ber-NPWP, potongan naik menjadi 4% atau Rp400.000.

Contoh kedua untuk sewa alat. Anda menyewa genset seharga Rp5.000.000, maka PPh 23-nya 2% dikali Rp5.000.000, yaitu Rp100.000. Yang perlu diingat, dasar pengenaan adalah nilai bruto jasa atau sewa saja. Jangan dicampur dengan komponen PPN atau biaya material yang dipisahkan dalam kontrak. Pemisahan komponen inilah yang sering menentukan besar-kecilnya angka yang dipotong, sehingga dokumentasi tagihan yang rapi jadi penting.

Setelah memotong, Anda wajib menerbitkan bukti potong PPh 23 dan menyetorkan pajaknya. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seluruh proses kini dijalankan lewat aplikasi e-Bupot dari DJP, yang sekaligus menghasilkan bukti potong elektronik untuk diberikan kepada pihak yang penghasilannya Anda potong.

Di sinilah banyak UMKM tersandung. Pembayaran ke pihak ketiga tercatat di kas, tapi kewajiban potong, setor, dan lapor terlupa karena tidak ada sistem yang menandai transaksi mana yang menjadi objek PPh 23. Ketika pembukuan tertata dan setiap pembayaran jasa atau sewa terklasifikasi otomatis, kewajiban semacam ini jauh lebih mudah dikenali sejak awal. Pembukuan rapi otomatis seperti di rekana membantu Anda menandai transaksi yang berpotensi kena PPh 23 sejak momen pencatatan, bukan baru tersadar saat tenggat setoran hampir lewat. Bukti potong yang terdokumentasi rapi juga meringankan rekonsiliasi akhir tahun.

Simpan bukti potong dengan tertib, karena dokumen ini merupakan hak penerima penghasilan untuk mengkreditkan pajaknya. Lalai menerbitkannya bisa menimbulkan sengketa dengan mitra bisnis Anda sendiri, di luar persoalan dengan otoritas pajak.

Konsekuensi mengabaikan PPh 23 tidak ringan. Kalau Anda lupa memotong, secara aturan Anda tetap dianggap berutang pajak tersebut. Artinya beban itu bisa berbalik ke Anda sebagai pemotong, bukan ke penerima penghasilan. Kenyataan ini sering mengejutkan pemilik usaha yang berpikir toh yang menerima uang pihak lain.

Keterlambatan menyetor dikenai sanksi bunga sesuai tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan tiap bulan, sedangkan telat atau tidak melapor SPT Masa dikenai denda administrasi. Bila terungkap saat pemeriksaan, akumulasi pokok pajak plus sanksi bisa membengkak, apalagi jika kelalaian berlangsung beberapa tahun. Risiko ini juga relevan ketika usaha Anda ingin naik kelas, misalnya ikut tender atau pengadaan yang menuntut riwayat pajak bersih.

Perlu dicatat pula, lawan transaksi yang memakai skema PPh Final PP 23 punya perlakuan tersendiri. UMKM pemegang Surat Keterangan PP 23 dapat dibebaskan dari pemotongan PPh 23 sepanjang menyerahkan Surat Keterangan itu kepada pemotong. Tanpa dokumen tersebut, pemotongan tetap berjalan normal. Karena itu, ketelitian memeriksa status dan kelengkapan dokumen lawan transaksi menjadi bagian dari manajemen risiko. Kepatuhan PPh 23 pada akhirnya bukan sekadar formalitas, melainkan pelindung dari kewajiban tak terduga di kemudian hari.

Agar tidak keliru, penting membedakan tiga rezim yang sering tumpang tindih di benak pelaku usaha. PPh Final UMKM diatur lewat PP 23 Tahun 2018 yang kemudian disesuaikan PP 55 Tahun 2022, dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bagi Wajib Pajak beromzet tak lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Skema ini adalah pajak atas penghasilan usaha Anda sendiri, dirancang meringankan beban administrasi UMKM.

PPh 23 justru sebaliknya. Ia pajak yang Anda potong dari penghasilan pihak lain saat membayar jasa, sewa, atau objek lain, sama sekali bukan pajak atas omzet Anda. Sementara PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa yang baru wajib dipungut kalau usaha Anda sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak. Ketiganya bisa hadir bersamaan dalam satu bisnis. Untuk gambaran kapan sebaiknya beralih skema, ada baiknya membaca ulasan PPh Final vs PPh Badan UMKM.

Ringkasnya begini. Bayar 0,5% atas omzet Anda lewat PPh Final, potong 2% saat membayar jasa atau sewa ke pihak lain lewat PPh 23, dan pungut PPN bila sudah PKP. Ketiganya punya tenggat, formulir, dan logika masing-masing. Memisahkannya sejak awal mencegah kebingungan yang berujung salah lapor.

PPh 23 termasuk kewajiban yang paling sering luput justru karena bentuknya bukan pajak atas diri sendiri, melainkan pemotongan atas pihak lain. Dengan memetakan transaksi jasa dan sewa sejak dini, mengenali status lawan transaksi, memeriksa kelengkapan dokumen seperti Surat Keterangan PP 23, dan menyetorkan tepat waktu, Anda menghindari sanksi yang tidak perlu sekaligus menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis.

Kalau Anda ingin memastikan transaksi mana saja yang menjadi objek PPh 23 dan bagaimana mencatatnya dengan benar, mampir dan diskusikan bersama tim rekana lewat jasa Review & Analisa Laporan Keuangan, atau sekadar bertukar pikiran soal alur pembukuan yang cocok dengan skala usaha Anda. Semuanya berawal dari catatan yang rapi. Dari sana, kepatuhan pajak akan terasa jauh lebih ringan untuk dijalani.